Indonesia merupakan salah satu negara terpadat penduduknya di dunia.
Maka tidak heran jika Indonesia menjadi negara penyumbang sampah,
khususnya sampah plastik bagi Bumi.
Menanggapi polemik akan permasalahn sampah ini, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Asosiasi Peritel Indonesia
(APINDO) sepakat untuk mulai menerapkan kebijakan kantong plastik
berbayar.
Dikutip dari harnas.co (22/2), sebanyak 22 wilayah telah
bersedia menerapkan kebijakan. Mengenai harga, KLHK mematok harga
terendah senilai Rp 200. Namun, kata Menteri LHK Siti Nurbaya, tarif dan
wilayah yang menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar belum jumlah pasti.
Usai dilakukan pemantauan dan evaluasi, perubahan masih dimungkinkan.
KLHK, kata Siti di Jakarta, Minggu (21/2), “Akan memberikan panduan
mengenai implementasi kebijakan. Tapi teknis implementasi menjadi
kewenangan daerah.”
Evaluasi, sesuai rencana, akan dilakukan tiap tiga bulan. Upaya
tersebut, jelas Siti, guna melihat respons masyarakat, termasuk efek
dari penerapan plastik berbayar.
Di beberapa daerah, DKI Jakarta misalnya, kantong plastik tidak gratis
lagi dan telah mematok harga kantong plastik sebesar Rp 5 ribu. Menurut
Siti, penyesuaian tarif di seluruh wilayah belum dapat ditentukan.
Sebab, hal tersebut akan menyesuaikan dengan hasil evaluasi.
“Kami sangat mengapresiasi beberapa daerah yang telah memasang tarif
(lebih dari Rp 200). Tapi untuk menentukan harga secara nasional, harus
berdasar evaluasi. Bisa saja (harga plastik) akan dinaikkan,” ungkapnya."
Pakar Lingkungan Hidup Emil Salim berpendapat, uang dari kantong
plastik berbayar dapat dialokasikan untuk mengatasi persoalan
kemiskinan. “Meski banyak yang bilang terlambat, tetapi saya kira belum
terlambat. Mari kurangi penggunaan plastik,” imbaunya kepada Antara.
Indonesia, ia mengingatkan, menjadi negara dengan penggunaan plastik
terbesar di dunia. Tak ayal, dibutuhkan waktu setidaknya 500 tahun untuk
menjadikan plastik mampu terurai tanah.
Karena itu, ia berharap penggunaan plastik harus direm. Imbasnya,
lingkungan menjadi terjaga, termasuk menanggulangi kemiskinan.
“Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kantong plastik berbayar,
serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya plastik,” tuturnya. (di sadur dari : redaksicepat.com)
banner gambar
No comments:
Post a Comment